Risma Ngamuk Temukan Bansos Masih Disunat
Menteri Sosial Tri Rismaharini
Reporter : Baiquni
Risma meminta masyarakat penerima bantuan tidak takut melaporkan adanya potongan.
Dream - Menteri Sosial Tri Rismaharini kembali kesal. Kali ini, dia menemukan fakta masih ada potongan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat untuk mengurangi dampak pemberlakuan PPKM Level 4.
"Kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera?" ujar Risma.
Risma menemukan fakta itu setelah mendengar keluhan sejumlah penerima bansos saat melakukan inspeksi mendadak di RT 03 RW 03 Kota Tangerang, Banten. Salah satu warga penerima bantuan berupa Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), Aryanih, mengeluhkan adanya potongan dengan alasan biaya plastik.
Menurut Risma, seharusnya Maryanih menolak potongan tersebut. Dia menegaskan besaran bantuan adalah murni hak penerima.
"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apapun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikitpun," kata Risma.
Dihitung Ulang, Benar Tak Genap Rp200 Ribu
Maryanih mengaku tidak menerima BPNT yang nilainya sebesar Rp200 ribu per bulan secara genap. Risma pun meminta Maryanih melaporkan adanya pungutan tersebut. "Ibu jangan takut, saya jamin ya. Jadi tulis surat soal ini kepada saya," kata dia.
Risma juga mengatakan nilai sejumlah barang dalam bantuan yang diterima masyarakat telah dihitung kembali oleh Satuan Tugas Pengamanan Bahan Pangan Mabes Polri. Didapati, nilai dari sejumlah barang tersebut memang tidak genap Rp200 ribu.
"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp177 ribu dari yang seharusnya Rp200 ribu, jadi ada Rp23 ribu (hilang). Coba bayangkan Rp23 ribu dikali 18,8 juta," kata dia.
Risma meminta para keluarga penerima bantuan untuk membantu memastikan bantuan sampai kepada yang berhak dan tidak ada potongan. "Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada potongan atau tidak," kata dia. Dikutip dari Liputan6.com.
Risma Akui Pemerintah Sempat Prediksi Covid-19 Berakhir April 2021
Dream - Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengungkapkan Pemerintah sempat memprediksi Covid-19 akan berakhir pada April 2021. Sehingga, anggaran untuk penanganan, termasuk bantuan sosial, hanya dihitung sampai bulan tersebut.
Kenyataannya, terjadi lonjakan sangat tinggi setelah April. Kondisi ini membuat pemerintah menambah alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.
"Pada saat awal 2021 karena diprediksi saat itu bahwa Covid-19 akan selesai di April dengan pertimbangan bermacam-macam termasuk vaksin, maka kemudian bansos tunai yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat," ujar Risma, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
Bantuan sosial tersebut, kata Risma, diberikan untuk 4 bulan. Setiap keluarga mendapatkan Rp300 ribu untuk satu bulan.
Tetapi karena terjadi lonjakan pada Juni, pemerintah akhirnya menambah anggaran bantuan untuk mengurangi beban masyarakat. Kemensos, tambah Risma, meluncurkan sejumlah program bantuan.
Jenis bantuan tersebut seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako. Untuk program BPNT, Risma mengalokasikan anggaran sebesar Rp42,3 triliun menyasar 18,8 juta keluarga.
Perpanjangan Bantuan
Penyaluran BPNT juga diperpanjang dua bulan untuk Juli dan Agustus. Setiap keluarga, kata Risma, mendapatkan bantuan dengan nominal Rp200 ribu tiap bulan dan disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
"BPNT atau Kartu Sembako dan PKH itu beriringan, jadi sebagian besar keluarga PKH, keluarga penerima PKH, juga menerima bantuan BPNT atau Kartu Sembako," kata dia.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan bantuan tambahan berupa beras 10 Kilogram untuk setiap keluarga. Bantuan ini diberikan ketika penerapan PPKM Darurat.
"Jadi kalau kita hitung, keluarga penerima PKH 10 juta, BST 10 juta, total 20 juta. Masing-masing menerima 10 Kg beras," kata Risma.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengalokasikan bantuan sosial tambahan untuk 5,9 juta keluarga yang datanya akan diusulkan pemerintah daerah. Setiap keluarga akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp200 ribu tiap bulan selama Juli-Desember 2021.
"Jadi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai atau sembako itu totalnya 18,8 juta ditambah 5,9 juta (penerima) baru sesuai usulan daerah," kata Risma.